<< Kembali ke Pencarian

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Tentang	: Perubahan Nama Kecamatan Damsol Menjadi Kecamatan Dampelas
Status	: -
Dilihat	: 196 kali
Diunduh	: 123 kali
File Peraturan	: Unduh

Abstrak

Bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ke desentrlistik, membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah. Sistim penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan dilaksanakannya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam hubungan itulah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa di tuntun untuk memperhatikan perkembangan sosial dan budaya setempat yang mencerminkan asas responsibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kecenderungan aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan sistim penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih respon terhadap perkembangan sosial dan budaya serta kebutuhan masyarakat, mengharuskan pemerintah daerah merespon berbagai tuntutan tersebut yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Damsol sebagai salah satu kecamatan dalam Daerah Kabupaten Donggala dengan kedudukan ibu kota Kecamatan di desa Sabang berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat serta tuntutan penyelenggraan pemerintah daerah di pandang perlu di ubah namanya menjadi Kecamatan Dampelas.

Dokumen

Produk Hukum Populer

Berita Terkini